Laporan :  Hendri Zainuddin

Pekanbaru

          BERTEMPAT di ruangan aula yang telah disediakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau menggelar acara konferensi pers terkait penyampaian hasil pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi Riau dan anggota DPD RI Dapil Riau, Senin (20/11/2023).

Dalam acara konferensi pers itu yang menjadi moderator langsung dipimpin Kabag Hukum Bawaslu Riau, Dona Donora. Wanita berjilbab ini sangat mengapresiasi dan  mengucapkan terimakasih atas kehadiran puluhan awak media cetak, online, televisi dalam rangka mengikuti konfrensi pers, terimakasih atas kehadiran sahabat media yang terundang.

"Alhamdulilah saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua yang bersedia memenuhi undangan yang telah kami sampaikan. Semoga kedepan hubungan semakin erat lagi," ujar Dona.

Sementara itu,  Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Riau Indra Khalid Nasution SH, MH menyampaikan kepada para awak media yang hadir supaya memberitakan terkait kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Riau, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan faham secara detail dan tidak hoaxs.

"Memang pengawasan pemilu menjadi tanggung jawab moral kita bersama dala  menyampaikan informasi yang valid dan sebenar-benarnya ke masyarakat. Maka dari itu, , mari kita sama-sama menjaga pemilu sehingga bisa berjalan damai dan bermartabat," ujar Indra Khalid dalam paparan yang disampaikan di hadapan puluhan para awak media yang hadir.

Pada kesempatan ini , Indra Khalid juga memaparkan hasil pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi Riau dan anggota DPD RI Dapil RI yang dilakukan oleh Bawaslu Riau.,

"Ya saat ini,  tak boleh memasang alat perag kampanye. Karena waktu kampanye yang telah ditentukan pada tanggal 28 November mendatang," ujar Indra.

Sambung Indra, bahwa yang dimaksud alat peraga kampanye adalah yang memuat program visi dan misi, memuat unsur ajakan, dan alat peraga yang memuat lambang dan nomor urut partai serta memuat citra diri calon yang bersangkutan.

"Kita simpulkan ada 3 pelanggaran pemilu, yang pertama adalah pelanggaran administrasi pemilu, kedua pidana pemilu dan yang ketiga adalah pelanggaran kode etik pemilu. Oleh sebab itu, kita harus bijak dan memahami terkait pelangaran itu, sehingga kita tak salah dalam bertindak," sebut Indra.

Disampaikan Indra, bahwa terkait mantan narapidana yang boleh dan bisa mencalonkan sebagai caleg anggota DPRD dan DPD harus setelah 5 tahun bebas dari kurungan."Untuk narapidana yang bisa mencalonkan diri pada pemilu 2024 ini, napi yang bebas pada tahun 2018. Jadi, kalau tidak, maka tidak bisa mencalonkan diri," terang Indra.

Ditambahkan Indra, bahwa Bawaslu Riau saat ini belum ada menemukan mantan napi yang mencalonkan diri, bebas di bawah lima tahun Selanjutnya, dipaparkan Indra terkait saat ini disinyalir da caleg yang mengunakan media medsos untuk kampanye.

"Ya untuk pelanggaran yang ada dunia medsos sejauh ini belum ada alat yang bisa menjangkau terhadap penanganan pelanggaran pemilu di dunia maya tersebut. Karena, kita tak memiliki kelengkapan alat untuk mendeteksinya, siapa penguna akunya. Selain itu, kita tentu butuh bukti konkret untuk melakukan penindakannya serta butuh wakyu yang lama," ujar Indra.

Diterangkan Indra, terkait APS (Alat Peraga Sosialisasi) dan APK (Alat Peraga Kampanye) yang telah ditertibkan oleh Bawaslu Provinsi Riau hingga saat ini sudah sebanyak 41026.***